Anggota Komisi V DPR RI Eddy Santana Putra di sela-sela memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Aceh, Senin (22/12/2021). Foto: Saum/Man

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI meninjau sejumlah pembangunan infrastruktur dan transportasi di Provinsi Aceh. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi V DPR RI memastikan program dan kegiatan tersebut tidak hanya sekadar membantu membantu kebutuhan dasar masyarakat sekitar, namun juga harus ditujukan untuk mendorong peningkatan daya saing dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Aceh, Anggota Komisi V DPR RI Eddy Santana Putra mendukung pembangunan infratruktur dan transportasi di seluruh wilayah Aceh terlaksana tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tepat manfaat. Oleh karena itu, ia menekankan sinkronisasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

“Kami akan memperkuat sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur dan transportasi. Jangan sampai masing-masing dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat, tidak sinkron. Kami ingin setiap pihak yang terlibat memfasilitasi pengembangan wilayah ini.” jelas Eddy di sela-sela memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Aceh, Senin (22/12/2021). 

Politisi Partai Gerindra itu menegaskan, tidak hanya pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, perencanaan pembangunan Aceh harus jelas. “Master plan Aceh ini mau dibawa kemana. Visi Aceh kedepan ini, wisatanya gimana, bagaimana pertaniannya harus maju. Lalu, jangan lupa soal industrinya. Tiga hal itu direncanakan, dicoba, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan baik, saya yakin Aceh akan lebih makmur ke depan.” tandasnya.

Pada kunjungan tersebut, Komisi V DPR RI meninjau beberapa kegiatan pembangunan di antaranya percepatan perpanjangan landasan terbang Bandara Malikussaleh Lhokseumawe, penyelesaian jalur Kereta Api Lhokseumawe-Bireuen, persiapan pembangunan pemecah ombak sepanjang Pantai Jeumpa, pembangunan jalan dua jalur di Bireuen-Juli, dan pembangunan bendung D.I. Krueng Pasee di Kabupaten Aceh Utara.

Turut didampingi Tim Kunker Komisi V DPR RI, jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNNP), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (ts/sf)